Jeep Rubicon Seharga Rp 2 Miliar Akan Jadi Mobil Dinas Bupati Karanganyar



Berita Regional – Bupati Karanganyar, Juliyatmono angkat bicara tentang polemik mengenai pemilihan Jeep Wrangler Rubicon sebagai mobil dinas barunya.
Pengadaan mobil dinas menjadi polemik, karena mobil jenis ini dianggap mewah.
Pasalnya, harga Jeep Wrangler Rubicon dijual seharga Rp 1,98 miliar di pasaran.
Menanggapi polemik mobil resminya yang dianggap mewah, Juliyatmono mengungkapkan bahwa ia akan menunjukkan kinerja yang lebih besar ke depan.
"Sebaliknya saya akan menunjukkan kinerja yang lebih besar," kata Juliyatmono, dikutip oleh YouTube Kompas TV, Jumat (6/12/2019).
Juliyatmono mengatakan bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara optimal.
"Karena tahun 2020, kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal," katanya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.
"Dan mengurangi kemiskinan sesedikit mungkin," lanjut Juliyatmono.
Bupati Karanganyar mengatakan bahwa Jeep adalah jenis mobil favoritnya.
"Jika Anda bertanya kepada saya, kendaraan apa yang paling ia sukai, ia suka, saya Jeep," katanya.
Juliyatmono mengungkapkan, sejak kecil dia sudah menyukai Jeep.
"Sejak kecil, aku sangat menyukai Jeep," lanjutnya.
Jeep menjadi pilihan Juliyatmono, karena baginya penggunaan model Jeep diperlukan untuk mengatasi medan jalan di Kabupaten Karanganyar.
Selain itu, menurutnya Jeep adalah kendaraan yang cocok untuk pria.
"Kendaraan lapangan, kendaraan benar-benar seperti itu," jelasnya.
Bupati Karanganyar Juliyatmono menekankan bahwa ia akan menggunakan Jeep Rubicon yang akan datang pada akhir Desember 2019 sebagai kendaraan resmi.
Saat ini, mobil resmi Bupati Karanganyar adalah Toyota Fortuner putih.
Sport Utility Vehicle atau mobil tipe SUV dilengkapi dengan dapur pacu dengan kapasitas 2.500-2.700 cc.
Dibeli pada tahun 2015 dengan harga Rp 500 juta, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mengakhiri debut mobil semua medan ini sebagai perjalanan resmi bupati dalam waktu dekat.
Selain Toyota Fortuner, bupati juga memiliki satu lagi mobil merek Toyota Camry resmi dari bupati sebelumnya.
Sebelumnya, Peneliti Trawler UGM Zaenur Rohman menilai bahwa pilihan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk memilih mobil resmi bupati dengan Jeep Wrangler tipe Rubicon adalah salah.
Zaenur mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak sensitif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Karanganyar.
"Kenapa tidak patuh dan tidak sensitif? Karena kategori mobil yang dibeli dikategorikan mewah," kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (5/12/2019).
Dia mengungkapkan, saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar mencapai lebih dari 10 persen.
"Sementara kita tahu karanganyar itu sendiri masih ada tingkat kemiskinan yang tinggi, lebih dari 10 persen," katanya.
Maka peneliti dari UGM menyarankan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan kualitas jalan.
"Jika memang ada banyak medan di Karanganyar, itu harus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Karanganyar," katanya.
"Agar mudah dilewati oleh mobil biasa," jelas Zaenur Rohman.
Ditanya tentang pendapatnya mengenai pengadaan mobil dinas Bupati Karanganyar yang dianggap mewah, Ganjar Pranowo menanggapinya dengan santai.
"Jika mampu secara finansial, tidak apa-apa," kata Ganjar Pranowo di Grha Solo Commerce Tourism, Kamis (5/12/2019).
Para wartawan sempat menyebut mobil resmi Gubernur Jawa Tengah, yang kurang mewah dibanding mobil resmi Bupati Karanganyar.
Gubernur Jawa Tengah mengatakan pertanyaan itu adalah provokasi yang ditujukan kepadanya.
"Yah, provokator," kata Ganjar, yang disambut oleh wartawan & # 39; tawa.
Bupati Soroti Mobdin Karanganyar, Departemen Dalam Negeri: Must Sensitive, It People's Money
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti penggunaan dana publik oleh Bupati Karanganyar untuk membeli mobil mewah (mobdin). Kementerian Dalam Negeri memandang para pemimpin daerah harus peka dan peka terhadap keadilan masyarakat.
"Bapak Presiden (Joko Widodo) telah memberikan contoh dan contoh untuk penggunaan dana publik oleh pejabat negara atau daerah untuk dilakukan secara sederhana, bijaksana, dan tepat," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik ketika dihubungi pada Sabtu (12/07/2019)).
Akmal mengatakan ada aturan terkait kapasitas mesin dengan kondisi geografis sesuai dengan kebutuhan regional dalam pengadaan mobil dinas. Dia mengatakan akan mempelajari jenis mobil dinas Bupati Karanganyar.
"Penggunaan dana publik untuk kendaraan dinas juga memiliki aturan. Kami akan terlebih dahulu mempelajari apakah mobil Rubicon jenis ini benar-benar diperlukan untuk kondisi regional seperti Karanganyar," katanya.
Akmal juga meminta para pemimpin daerah untuk peka dan peka terhadap kondisi masyarakat. Dia mengatakan para pemimpin daerah harus menghindari menggunakan barang-barang mewah untuk operasi resmi.
"Saran kami, ya, Anda harus peka dan peka terhadap rasa keadilan masyarakat. Para pemimpin daerah harus menghindari penggunaan barang mewah untuk keperluan operasional resmi, terutama jika pengadaan barang-barang ini menggunakan uang publik yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan untuk manfaat rakyat, "kata Akmal.
Dilaporkan sebelumnya, Bupati Karanganyar Juliyatmono membeli mobil resmi Rubicon seharga Rp 1,9 miliar. Alasan Juliyatmono memilih Rubicon terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Karanganyar. Karena terletak di Gunung Lawu, banyak daerah di Karanganyar harus dilalui melalui lereng curam dan curam. .



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *